Islamic Financial Institution; IFI

Baitul Mal dalam Keuangan Publik (untuk kesejahteraan ummat)

Insitusi Baitul Mal (Islamic Financial Institution; IFI) dengan dasar pemikiran tafsir Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 280 dikaitkan dengan At Taubah 60 dalam fizilalil Qur’an karya Sayid Qutbh (halaman 388).

Baitul mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Dalam banyak literatur sejarah peradaban dan ekonomi Islam klasik, mekanisme Baitul Mal selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut baitul mal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah.

Fungsi dan eksistensi Baitul Mal secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa kekhalifahan setelah Beliau wafat. Namun secara konkrit pelembagaan Baitul Mal baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Mal itu berpusat di ibukota Madinah dan memiliki cabang di profinsi-profinsi wilayah Islam.[1]

Seperti yang telah diketahui, pada masa Rasulullah SAW hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Mal selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar Bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan untuk menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Mal secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut.

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya telah dijabarkan peran dan fungsi lembaga Baitul Mal sebagai bendahara negara (dalam konteks perekonomian modern, lembaga ini dikenal dengan Departemen Keuangan – treasury house of the state) secara panjang lebar. Fungsi Baitul Mal pada hakikatnya mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan seperti Zakat, Kharaj, Jizyah, Khums, Fay’, dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, penyebaran fikrah Islam melalui diplomasi luar negeri dan semua program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.

Eksistensi lembaga Baitul Mal pada awalnya merupakan konsekwensi profesionalitas manajemen yang dilakukan pengelola zakat (amil). Namun ia juga merefleksikan ruang lingkup Islam, dimana Islam didefinisikan juga sebagai agama dan pemerintahan, qur’an dan kekuasaan, sehingga Baitul Mal menjadi salah satu komponen yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kekuasaan dari negara.[2] Jadi ketika juga negara harus mengelola penerimaan-penerimaan negara baik yang diatur oleh syariah maupun yang didapat berdasarkan kondisi pada saat itu, negara membutuhkan lembaga yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan akumulasi dana negara tersebut untuk kepentingan negara, baik penggunaan yang memang diatur oleh syariah atau juga yang merupakan prioritas pembangunan ketika itu. Lebih lengkapnya penggunaan dana-dana yang terkumpul dalam Baitul Mal sudah dijabarkan pada bahasan anggaran negara pada bab ini.

G.1.1. Hirarki Organisasi dan Operasionalnya
Pada masa Umar bin Abdul Azis, dalam oparasionalnya institusi Baitul Mal dibagi menjadi beberapa departemen. Pembagian departemen dilakukan berdasarkan pos-pos penerimaan yang dimiliki oleh Baitul Mal sebagai bendahara negara. Sehingga departemen yang menangani zakat berbeda dengan yang mengelola khums, Jizyah, Kharaj dan seterusnya.[3]

Yusuf Qardhawy (1988)[4] membagi baitul mal menjadi empat bagian (divisi) kerja berdasarkan pos penerimaannya, merujuk pada aplikasi masa Islam klasik :
1. Departemen khusus untuk sedekah (zakat).
2. Departemen khusus untuk menyimpan pajak dan upeti.
3. Departemen khusus untuk ghanimah dan rikaz.
4. Departemen khusus untuk harta yang tidak diketahui warisnya atau yang terputus hak warisnya (misalnya karena pembunuhan).

Hal ini sebenarnya juga telah diungkapkan pula oleh Ibnu Taimiyah[5], beliau mengungkapkan bahwa dalam adminstrasi keuangan Negara, dalam Baitul Mal telah dibentuk beberapa departemen yang dikenal dengan Diwan (dewan). Dewan-dewan tersebut diantaranya:
1. Diwan al Rawatib yang berfungsi mengadministrasikan gaji dan honor bagi pegawai negeri dan tentara.
2. Diwan al Jawali wal Mawarits al Hasyriyah yang berfungsi mengelola poll taxes (jizyah) dan harta tanpa ahli waris.
3. Diwan al Kharaj yang berfungsi untuk memungut kharaj.
4. Diwan al Hilali yang berfungsi mengkoleksi pajak bulanan[6].

Pada hakikatnya pengembangan institusi dan kebijakan dalam ekonomi Islam tidak memiliki ketentuan baku kecuali apa yang telah digariskan dalam syariat. Khususnya dalam pembentukan departemen dan kebijakan strategi pengkoleksian dan penggunaan pendapatan Negara, sebenarnya juga tergantung pada perkembangan atau kondisi perekonomian Negara pada satu waktu tertentu. Artinya pengembangan institusi dan kebijakan ekonomi tidaklah terikat pada apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin terdahulu, peran ijtihad dengan mempertimbangkan keadaan kontemporer menjadi sangat menentukan arah dan bentuk institusi dan kebijakan ekonomi.

Merujuk pada apa yang telah dijelaskan oleh Qardhawi tentang institusi Baitul Mal, dalam operasionalnya, salah satu kebijakan pengelolaan pendapatan Negara adalah ketika dana yang dimiliki departemen sedekah (zakat) yang fungsinya memenuhi kebutuhan dasar warga negara kurang, maka dapat menggunakan dana dari departemen lain yaitu departemen pajak dan upeti. Namun pada masa klasik Islam hal ini dilakukan dengan skema hutang, artinya jika suatu saat departemen sedekah sudah memiliki kecukupan dana, maka hutang tadi harus dilunasi pada departemen pajak dan upeti. Tahapan penggunaan keuangan negara ini sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, dimana sumber keuangan negara utama adalah zakat, kemudian fay’ dan pajak. Jika masih juga kekurangan maka negara akan melakukan skema takaful, dimana semua harta dikumpulkan negara dan dibagikan sama rata.
——————————————————–

[1] Ibid.
[2] Yusuf Qardhawy, Hukum Zakat, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 1988. pp. 743.
[3] Hasanuzzaman, Op. Cit.
[4] Yusuf Qardhawy, Op. Cit. pp. 743-744.
[5] Lihat Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyah, The Islamic foundation, Leicester – UK, 1996/1417 H, pp. 204.
[6] Perlu dipahami bahwa penggunaan kata pajak terkadang misleading karena literature ekonomi Islam atau sejarah Islam banyak menyebutkan pungutan yang dibenarkan atau dianjurkan oleh syariat seperti zakat, kharaj, ushr dan jizyah seringkali diwakili dengan istilah pajak. Padahal dalam Islam juga diketahui bahwa dalam keadaan normal pajak yang biasa dikenal dalam dunia konvensional tidak dianjurkan untuk diberlakukan. Untuk itu diperlukan ketelitian dari setiap pembaca ekonomi dan sejarah Islam dalam memahami konteks pembahasan pajak dalam berbagai jenis literature.

Saya punya konsep BMT untuk program leasing, melihat praktek saat ini yang tidak syariah,  ilustrasinya seperti ini;
Banyak sekali praktek syariah yang secara nyata mempraktekan sistem konvensional, contoh; akad murabahah leasing, misalnya kendaraan dibeli dari dealer 15 juta kemudian dijual ke konsumen 22 Juta dengan dicicil 600 ribu (intinya menghindari akad kredit yang mengandung riba). Jelas dilihat dari skenario ini kurang memenuhi unsur pemberdayaan dan lebih memperdaya, ujung-ujungnya ya konsumen harus membayar lebih mahal kan untuk suatu produk konsumsi. Padahal kendaraan itu kalo dijual lagi paling laku 9 jutaan. dari 15 ke 22 juta margin yang tidak wajar, apalagi jika dilihat dari penyusutan menjadi 9 juta. Belum lagi ada yang mensyaratkan denda. Dalam surat Al Baqarah ayat 280; hanya ada 2 kemungkinan bagi penghutang, diringankan/ ditangguhkan, dan dibebaskan.
Nah praktek ini tidak mungkin dilakukan katanya (membebeaskan)? Maka Al Qur’an sudah memberikan solusi dengan menurunkan ayat ke 60 surat At Taubah, dimana gharimin berhak mendapat santunan.
Solusi untuk leasing ya dengan memetakan dulu gambaran yang sebenarnya (tidak gharar). Kenapa nasabah tidak dikenakan akad sewa, dimana barang yang digunakan tidak dibeli untuk sementara waktu tapi sewa, misalnya ongkos sewa 300 ribu per bulan atau 10 ribu per hari. kemudian jika ingin memiliki barang, nasabah diwajibkan menyetor 300 ribu untuk tabungan, jadi jika sudah 3 tahun (tabungannya sekira 10.800.00). Maka di tahun ketiga, nasabah sudah bisa memiliki kendaraan tersebut dengan membelinya seharga tunai. Jika dalam masa kontrak terjadi masalah, misalnya ketidak sanggupan bayar, berarti yang harus dibayar adalah sewanya. Jadi benar-benar akad bisnis, kalo sampai tidak mampu lagi, atas sepengetahuan nasabah, tabungannya yang dijadikan biaya untuk membayar sewa. Bukan malah di denda (riba), dll. Satus kepemilikan kendaraan jadi masih tetap milik perusahaan yang sewaktu-waktu dapat ditarik (jika diakad diperjanjikan nilainya, maka tabungan bisa menjadi jaminan menggantikan kerugian atas perilaku nasabah yang baik dengan sengaja atau tidak merusak barang sewaan)..Wallahua’lam

PENJELASAN TERSEBUT BERLAKU UNTUK KPR, KARENA SAYA DAPAT INFORMASI DARI BANK SYARIAH, BEGITULAH PRAKTEK KPR YANG DILAKUKAN (SAMA DENGAN LEASING KENDARAAN)
SOLUSI TERBAIK HANYALAH MEMBELI TUNAI, JIKA MASIH MENGGUNAKAN JASA PIHAK KETIGA (BANK ATAU LEASING) TETAP BELUM MEMENUHI KAIDAH SYARIAH WALAUPUN DARI AKAD BISA TERPENUHI. AMSALAHNYA APAKAH MASYARAKAT SAAT INI MAMPU? ITULAH MARKET KITA

1. Sewa….jelas akadnya tijarah (uang dengan barang), nilai dan segal halnya harus dihitung secara rinci sehingga perusahaan tidak dirugikan, ide ini muncul ketika dulu saya diminta memegang kendali sewa alat-alat berat di Kalimantan, modelnya ya leasing. Bedanya mereka kontrak dalam waktu tertentu dan dibayar sesuai perjanjian, jaminan ya perusahaan, barang dikendalikan oleh perusahaan leasing. Ada juga sistem sewa menyewa mesin fotocopy (seperti Astra Graphia dan Canon). Apa jaminan barang tersebut akan tetap terpelihara? Diperlukan investigasi yang ekstra ketika barang akan diserahkan pada konsumen, dipastikan tidak rusak/ cacat yang fatal (merusak) selama pemakaian, sehingga ketika macet dan tabungan tidak mencukupi, barang bisa ditarik kembali. Insya Allah jika niatnya baik (syariah) Allah Ta’ala bersama barang kita, ikut melindungi…..

2. Tabungan…Betul mereka saving bukan sekedar nyimpen tanpa ada bagi hasil, tabungan mereka bisa diakadkan dalam bentuk wadiah (simpanan pokok tidak boleh berkurang dan masih mendapat keuntungan dari bagi hasil investasi mirip deposito)…Rasanya ini akan sangat menyenangkan bagi konsumen
Mengelola dana ummat (konsumen) harus dipegang oleh manajer investasi yang benar-benar memahami seluk beluk investasi, tentunya kaidah diversifikasi akan digunakan untuk mengurangi resiko, misal 80% disimpan dalam deposito wadiah, 20% pada aset-aset yang bernilai keuntungan tinggi namun aman, misalnya emas & reksadana.

3. Resiko…Tentu ada, makanya leasing akan bergandengan dengan perusahaan asuransi. Nah kalo ini ceritanya berbeda (usaha tabarru/ tolong menolong dalam resiko), bisa jadi unit tersendiri…Modelnya begini (mengambil ilustrasi dari asuransi jiwa);
Dalam akad tabarru’, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru’ (mu’amman/ mutabarra’ lahu, dan secara kolektif selaku penanggung (mu’ammin/ mutabarri) perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah.
Bagaimana pengelola dana menghitung tabarru (premi asuransi) yang dibebankan? Dapat dilihat dalam tabel* morbiditas (statistika sakit) atau mortalitas (statistika meninggal) sebagai berikut;
Usia Sehat Sakit
0 thn 100.000 708
10 thn 98.509 119
20 thn 96.650 173
30 thn 94.804 202
dst …… ……
* Sumber data; Diolah
Misal usia 10 tahun, dari tabel menunjukan 98.509 dari 100.000 orang anak sehat dan 119 sakit. Bila masing-masing mengajukan pertanggungan 50 juta (maksimum per tahun), maka diperlukan dana 5,95 Miliar (50 juta dikali 119 orang). Jadi premi (iuran tabarru yang dilakukan per peserta Rp 60.400/ orang (5,95 Miliar dibagi 98.509 orang). Nah dari data inilah kemudian perusahaan sebagai manajer resiko (pengelola dana tabarru) mengeluarkan kebijakan premi. Ketentuan teknisnya akan disesuaikan kebijakan masing-masing perusahaan. Tentunya premi yang dijual itu harus mencapai target dengan tingkat resiko terukur (jumlah sakit mengikuti tabel perkiraan).
Jika ada pertanyaan bagaimana sistem yang ditawarkan asuransi konvensional saat ini, apakah telah sesuai dengan syariah? Apa bedanya dengan model asuransi syariah? Seharusnya semua perusahaan asuransi adalah takafulli.
Bagaimana jika melenceng? Sebagai manajer resiko akan terus melakukan evaluasi biaya tabarru yang dibebankan pada nasabah (dirubah), bisa lebih kecil atau lebih besar. Untuk itu juga perusahaan harus menanggung beban sementara, jika terjadi kesalahan atau diluar angka perhitungan tadi.
Keuntungan perusahaan dari mana? Asuransi sama dengan lembaga Ziswaf dan lembaga kredit (Al Qard Al Hasan), maka dapat menggunakan beban biaya administrasi (wakalah atau ijarah untuk pengelolaan rekening, dengan biaya yang wajar), juga bisa mengambil sebagian dari dana tabarru yang terkumpul. Dengan perhitungan yang cermat maka seharusnya perusahaan tidak membagikan keseluruhan dana sisa, apabila jumlah klaim ternyata diluar dugaan lebih sedikit.
Berdasarkan skema akad, terlihat jelas bahwa ada 2 perbedaan besar, yaitu tijarah (bisnis) dan tabarru (tolong-menolong). Karena asuransi dikategorikan tolong-menolong dalam bentuk hibah, maka peserta yang bergabung harus meniatkan diri sebagai penyumbang. Intinya, ketika peserta yang sehat/ hidup memberikan santunan dari hibah bersama kepada seseorang (keluarga) yang terkena musibah, maka diharapkan dari kumpulan tersebut juga dapat memberikan sejumlah dana yang dikehendaki ketika penyumbang (tertanggung) terkena musibah.
Asuransi bukanlah produk keuangan yang berunsur gambling (judi atau untung-untungan). Jika selama menjadi peserta kumpulan ini tidak mengalami resiko, ya Alhamdulillah! Insya Allah niat sebagai penyumbang akan menjadi infaq yang dinilai ibadah. Makanya, asuransi bagian dari infaq/sedekah kita (hibah) yang alokasinya maksimum 1/3 dari 1/3 pendapatan atau 1/9 dari pendapatan kita, kalo Rp 1 juta ya Rp 100ribuan. Lumayankan bisa tolong menolong, jika sakit bisa mendapat tanggungan 50 juta, dan jika tidak sakit menolong yang lainnya.

SAYA SUPPORT JIKA MEMANG MEMBUTUHKAN…
SUKSES SELALU, DEMI KAJAYAAN UMMAT! INSYA ALLAH

http://www.facebook.com/Islamic.Financial.Planner

022-7678.5577 – 0818.422.400 (SMS)

One response to this post.

  1. Posted by yundabu on 29 Januari 2010 at 03:00

    setuju……………………maksimal

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: