LINGKUP KERJA INKUBATOR

Definisi Inkubator & Tenant
Menurut Dr. Laurence Hewick dari Canadian Business Incubator (2006): (a). Inkubasi adalah “the concept of nurturing qualifying entrepreneurs in managed workspaces called incubators”. (b). Inkubator adalah “a dedicated workspace (building) to support qualifying businesses with: mentorship, training, professional networking, assistance in finding finances until they graduate & can survive in the competitive environment”.
Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002 : (a). Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. (b). Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.
Kriteria tenant; Banyak usaha baru yang berkeinginan masuk dalam program Inkubator Bisnis, namun tidak semua usaha tersebut dapat diterima sebagai tenant. Hal ini tergambar dari data Inkubator Bisnis (2005) di Kanada yang hanya satu dari tiga proposal dari calon tenant yang diterima oleh Inkubator Bisnis (ada sekitar 4,517 calon tenant yang melamar, hanya 34% atau sekitar 1,539 calon yang dapat diterima.

Kriteria (tenant/ usaha binaan)
Menurut UU no. 20 Thn 2008 tentang UMKM
(1) Kriteria Usaha Mikro:
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Kriteria Usaha Kecil:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Kriteria Usaha Menengah:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Persyaratan Minimum Pengelolaan & Pendirian Inkubator di Kab/ Kota
Fasilitas yang dibutuhkan dlm tahap awal perkembangan adalah:
1. Gedung dan fasilitas operasional kegiatan,
2. Dana awal dan pemodalan usaha tenant,
3. Pembinaan dan pelatihan,
4. Jejaring Inkumator Bisnis (Mitra).

Prinsip kerja INBIS meliputi :
1. In Wall dan Out Wall; INBIS membina tenant baik di lokasi Inbis (In Wall) maupun di luar lokasi Inbis (Out Wall).
2. Langsung; Calon tenant memperoleh layanan langsung berupa pembinaan dan bimbingan melalui dukungan manajemen, permodalan, pemasaran, dan teknologi, serta akses jaringan agar calon tenant dapat mengembangkan bisnisnya secara mandiri.
3. Fleksibel; Calon tenant dapat memilih jenis bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kemampuan INBIS.
4. Berkelanjutan; Pelayanan diberikan sampai tenant mampu mandiri.
5. Profesional; Pelayanan diberikan oleh tenaga yang kompeten dan berpengalaman.
6. Imbal jasa; Memungut biaya atas jasa yang diberikan.

Bentuk Inkubator & Operasionalisasi
Bentuk inkubator sebagai wadah pembinaan pelaku usaha dibedakan berdasarkan kelompok usaha yang dibina, baik berdasarkan jenis maupun skala usaha
Inkubator Bisnis (Mikro)
Pelaku usaha yang menjalankan sekurang-kurangnya satu bentuk usaha, namun tidak memenuhi kriteria UMKM sesuai UU no. 20 tahun 2008.
Inkubator Bisnis UMKM
Pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM sesuai UU no. 20 tahun 2008, dan memiliki badan hukum

Setiap Inkubator akan didampingi oleh sekurang-kurangnya lembaga keuangan yang dibentuk swadaya untuk pengeloaan dana bergulir

Tahapan Inkubasi
Inkubator dalam konteks ini mengandung makna yang analog dengan inkubator di lingkungan kedokteran yang berarti suatu perlakuan (treatment) oleh sekelompok tim medis kepada bayi yang baru lahir prematur, dengan tujuan agar bayi tersebut meningkat daya tahan dan adaptasinya terhadap lingkungan hidup yang sebenarnya, sehingga menjadi normal kehidupannya. Sementara Inkubator Bisnis merupakan suatu media atau tempat para pengusaha kecil dan menengah maupun calon wirausaha baru berlatih, bertanya dan berdiskusi untuk mengembangkan atau merealisasikan usahanya, maupun untuk memecahkan permasalahan manajemen usahanya, baik secara individu maupun kelompok.

Pelatihan & Motivasi Wirausaha
Modul pelatihan yang diperlukan untuk proses inkubasi meliputi:
a. Cara mengevaluasi kelayakan ide bisnis dari calon unit bisnis,
b. Cara mengevaluasi kelayakan business plan,
c. Teknik memfasilitasi investasi bagi calon unit bisnis
d. Pengorganisasian bisnis,
e. Manajemen pemasaran,
f. Manajemen keuangan,
g. Teknik memenangkan persaingan dalam bisnis,
h. Rakitan paket teknologi, dan
i. Teknik pengendalian, pengawasan dan evaluasi.
j. Penciptaan atmosfir kewirausahaan dalam lingkungan masyarakat.
k. Pengembangan jiwa kewirausahaan yang inovatif dan mandiri.

Beberapa kriteria Inkubator Bisnis untuk menyeleksi calon tenant
Kriteria       Jumlah/ %
Perencanaan usaha yang baik    62
Tim manajemen yang serasi     46
Peluang usaha yang baik      46
Peluang transfer dan komersialisasi teknologi  35
Ketersediaan biaya      32
Kesempatan kolaborasi penelitian     29
Lainnya        26
Merupakan spin-off dari stakeholder    10
Suatu prototipe kerja       4
Memiliki referensi dari negara asal      1

Ukuran keberhasilan tenant
Inkubator Bisnis mempunyai peran yang cukup besar dalam mengembangkan tenant
hingga tahap Roll Out. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua tenant yang dibina
Inkubator Bisnis dapat berkembang hingga ke tahap Roll Out. Keberhasilan tersebut
hanya berkisar 40%- 70% saja dari jumlah tenant yang dibina. Kegagalan tenant yang
dibina Inkubator Bisnis dalam mengembangkan usahanya tidak terlepas dari
permasalahan yang dihadapi tenant. Adapun ukuran keberhasilan;
1. Secara manajerial tenant telah mampu menjalankan usahanya tanpa dampingan dari Inkubator Bisnis,
2. Sehat secara finansial (tanpa dukungan subsidi),
3. Mampu menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan permintaan pasar secara kontinu,
4. Skala usaha semakin meningkat,
5. Unit bisnis semakin berkembang,
6. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru,
7. Tenant mampu memberikan konstribusi pendanaan bagi Inkubator Bisnis.
8. Pada tahap Roll Out tenant; a. Mencapai Break Even Point (BEP) dan dapat bersaing; b. Tumbuh sesuai dengan Business Plan; c. Siap mandiri secara komersial; d. Mencapai peningkatan volume usaha, nilai tambah dan produktivitas usaha; e. Mampu mengembangkan networking;

Sumberdaya Keuangan & Pemasaran
Sumberdaya keuangan Inkubator Bisnis pada tahap awal perlu dukungan dana dari pemerintah dan lembaga yang bersangkutan. Namun dalam jangka panjang sumber dana dapat diperoleh melalui pembiayaan dari pihak luar maupun keuntungan pengelolaan Inkubator Bisnis yang berasal dari :
a. balas jasa dari fasilitas,
b. management fee,
c. bagi hasil dari investasi,
d. balas jasa sebagai penjamin hutang, dan
e. pelatihan dan pendampingan.

Pemasaran dilakukan pada stakeholder di Kab/ Kota dengan mengembangkan program kerja kemitraan, sponsorship, hibah, dll untuk mendapat sumberdana. Sementara untuk mendapat peserta (tenant) dilakukan dengan riset pemasran sesuai dengan kebutuhan Kab/ Kota

Rancangan Prog.Kerja & Pendanaan
Program Mitra Binaan & Corporate Social Responsibility (CSR) bagi perusahaan –Pencitraan Perusahaan
Program Sponsorship Kegiatan
Program Dana Hibah
Program Kerjasama & Kemitraan (Community Development & CSR)?

Pembiayaan (UU No.20 Thn 2008)
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil menurut pasal 21
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
(2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
(3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil menurut UU no. 20 tahun 2008 pasal 22 Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:
a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b. pengembangan lembaga modal ventura;
c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Program Mitra Binaan (CSR & Sponsorship, serta usaha kemitraan)?
Dana Program Kemitraan yang berasal dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN diatur dalam Kepmen BUMN No. Kep- 236/MBU/2003. Dana ini berupa kredit bagi UMKM serta hibah untuk pembinaan dan pelatihan UMKM. Terdapat Inkubator Bisnis yang telah bekerjasama dengan BUMN dalam rangka penyaluran dana PKBL untuk UMKM, dengan suku bunga yang bersubsidi. Dalam hal ini, Inkubator Bisnis memperoleh fee sebesar persentase tertentu dari sejumlah dana yang disalurkan kepada tenant. Selain fee dari hasil penyaluran dana kepada UMKM, Inkubator Bisnis juga melakukan pembinaan dan pelatihan yang didanai dari dana PKBL BUMN.
Dalam proses inkubasi tenant, Inkubator Bisnis dapat bekerjasama dengan sponsor atau stakeholders lainnya dalam rangka pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemagangan tenant.
Beberapa sponsor yang telah bekerjasama dengan Inkubator Bisnis antara lain perusahaan swasta yang memiliki program CSR (Corporate Social Responsibility), lembaga donor dalam/luar negeri dan lainnya.
Pola Kemitraan yang dimuat dalam UU no. 20 tahun 2008 tentang UMKM

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
(2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi.
(3) Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
Kemitraan dilaksanakan dengan pola:
a. inti-plasma;
b. subkontrak;
c. waralaba;
d. perdagangan umum;
e. distribusi dan keagenan; dan
f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).
(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
(2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Program Dana Hibah (Pemerintah)?
MAP adalah dana Pemerintah cq. Kementerian Koperasi dan UKM untuk disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Modal Ventura dan Inkubator, yang disediakan sebagai padanan/dampingan dana untuk membiayai usaha mikro dan kecil yang sedang atau akan mengembangkan usahanya. Dana MAP tersebut berasal dari APBN sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kemenkop dan UKM No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002, tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangan dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Inkubator. Adapun Tujuan dari MAP adalah:
a) Melakukan rintisan peningkatan inkubasi bisnis UKM melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan bagi Pengusaha Keciltenant atau mitra binaan Inkubator, terutama Usaha Kecil yang potensial untuk mengembangkan usahanya namun belum tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan yang ada.
b) Menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan wirausaha berbasis teknologi, atau berpendidikan tinggi melalui Inkubator.
c) Meningkatkan kemampuan usaha Pengusaha Kecil-tenant atau mitra binaan Inkubator. Setiap inkubator memperoleh alokasi dana MAP sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), yang harus disalurkan kepada minimal 10 Pengusaha Kecil-tenant Inkubator dengan maksimal pinjaman per-Pengusaha Kecil-tenant sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah). Jangka waktu pengelolaan dana MAP adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat digulirkan kepada inkubator lainnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: